Sabtu, 18 Agustus 2018
 
Redaksi | Post date : 06 Agustus 2018 Jam 22:47:44 Wib
 
Jakarta – KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun ini menargetkan 630.437 unit rumah akan mendapat bantuan pembiayaan perumahan. 
 
Jumlah tersebut terdiri dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 60.625 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)  344.500 unit, Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB) sebanyak 225.000 unit dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 312 unit.
 
Sekretaris Ditjen Pembiayaan Perumahan Irma Yanti mengatakan, BP2BT baru diperkenalkan tahun ini yang akan mempermudah para pekerja informal untuk memiliki rumah pertamanya. 
 
“Tahun ini ditargetkan sebanyak 312 unit dengan anggaran Rp 10 miliar. Tahun 2019, kita usulkan anggaran BP2BT lebih besar yakni Rp 448 miliar untuk 14 ribu unit,” jelas Irma Yanti beberapa waktu lalu.
 
Hingga semester I tahun 2018, capaian rumah subsidi yang telah didanai melalui KPR FLPP sebanyak 12.455 unit rumah atau senilai Rp1,43 Triliun. Sementara untuk realisasi SSB sebanyak 45.198 unit atau 20% dari target 225.000 rumah dengan anggaran Rp 2,5 triliun. SBUM sebanyak 51.365 unit atau 14,9% dari target tahun 2018 sebanyak 344.500 unit dengan anggaran Rp 1,3 triliun.
 
Sementara untuk realisasi penyaluran dana FLPP tahun 2010 hingga 31 Juli 2018, telah mencapai Rp32,36 triliun untuk 532.283 unit rumah. Kelompok penerima manfaat KPR FLPP dari tahun 2010 terbagi atas 73,72% pegawai swasta; 12,85% Pegawai Negeri Sipil; 7,72% Wiraswasta; 3,98% TNI/Polri; dan lainnya 1,73%.
 
Kementerian PUPR terus meningkatkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah melalui sejumlah program yang sudah berjalan, seperti KPR FLPP, SSB, SBUM dan BP2BT.
 
Selain mendorong sisi permintaan, di sisi penawaran, Pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Rumah Sederhana Tapak dan Satuan Unit Rusun Milik, Penurunan Pajak Penghasilan Final (PPH) dari 5 % menjadi 1% bagi pengembang yang membangun rumah bersubsidi, dan program bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sehingga kualitas rumah subsidi semakin nyaman dihuni.
 
“Program bantuan pembiayaan perumahan tersebut untuk mendukung tercapainya target program satu juta rumah sebagai upaya mengurangi backlog ketersediaan rumah di Indonesia sebesar 11,4 juta unit pada tahun 2015,” kata Anita Firmanti.
 
Untuk bisa memiliki rumah dengan KPR FLPP, sejumlah syarat harus dipenuhi antara lain besar penghasilan maksimal Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun, belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah.
 
Untuk syarat penerima SSB dan SBUM juga sama dengan KPR FLPP. Namun untuk penyaluran subsidi dilakukan oleh Satuan Kerja di Ditjen Pembiayaan Perumahan. Direktur Pola Pembiayaan Ditjen Pembiayaan Perumahan Didi Sunardi mengatakan untuk pencairan SSB, dilakukan terlebih dahulu verifikasi terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun pengembang.*kpu
Dibaca 153 kali

Segala isi baik berupa teks, gambar, suara dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab konstruksisumut.com.

Semua hasil karya yang dimuat di konstruksisumut.com baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis adalah menjadi hak cipta konstruksisumut.com.