Sabtu, 18 Agustus 2018
 
Redaksi | Post date : 16 Mei 2017 Jam 22:23:49 Wib
 
Jakarta - KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan sejumlah aturan turunan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK).
 
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yusid Toyib mengatakan, seluruh aturan turunan UUJK ditargetkan selesai pada Desember 2018.
 
“Target total Desember 2018, tetapi akhir 2017 ada beberapa yang bisa selesai,” katanya dikutip dari Bisnis.com, Senin (15/5/2017).
 
Yusid menuturkan, setidaknya ada 10 payung hukum turunan yang diamanatkan dalam UU Jasa Konstruksi. Tiga berupa Peraturan Pemerintah (PP), lima peraturan menteri (Permen) dan dua Peraturan Presiden (Perpres). Tiga PP akan mengatur tentang penyelenggaraan, usaha dan pembinaan.
 
Sementara untuk perpres, antara lain terkait dengan pengadaan usaha dan penyediaan, sedangkan permen yang sedang disiapkan antara lain tentang kelembagaan dan remunerasi bagi pelaksana jasa konstruksi. Terbitnya aturan ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi sistem konstruksi dalam negeri. Pasalnya, kriminalisasi dalam sebuah proyek tidak akan terjadi dengan mudah.
 
“Beberapa konsep PP dan rancangan Perpres penyediaan bangunan,” ungkap Yusid Toyib.
 
Yusid menjelaskan, UU Jasa Konstruksi menjadi harapan baru dalam berjalannya usaha jasa konstruksi di Indonesia. Undang-Undang ini adalah milik seluruh stakeholder jasa konstruksi. Salah satu hal yang penting dari UU Jasa Konstruksi yakni pentingnya sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi.*bc
Dibaca 370 kali

Segala isi baik berupa teks, gambar, suara dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab konstruksisumut.com.

Semua hasil karya yang dimuat di konstruksisumut.com baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis adalah menjadi hak cipta konstruksisumut.com.