Sabtu, 18 Agustus 2018
 
Redaksi | Post date : 23 Oktober 2017 Jam 06:18:49 Wib
 
Jakarta - KEBERHASILAN pembangunan infrastruktur sebagai salah satu kunci untuk memenangkan kompetisi global, membutuhkan tenaga kerja konstruksi yang handal, terampil, terlatih dan bersertifikat, 
dalam jumlah besar. 
 
Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat membuka kegiatan sertifikasi serentak di 7 kota di Indonesia, dengan jumlah peserta 9.700 orang tenaga kerja konstruksi di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2017). 
 
Menurut Jokowi, dengan tenaga kerja konstruksi yang terampil, terlatih dan bersertifikat, ia yakin Indonesia bisa mengejar ketertinggalan infrastruktur. Terutama dalam hal peningkatan kualitas.
 
“Tadi saya tanya Menteri PUPR berapa jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia baik yang bekerja di Pemerintah, BUMN dan swasta. Ada sekitar 7 juta tenaga kerja. Dari jumlah tersebut baru 9 persen atau sekitar 600 ribu yang bersertifikat, artinya masih sedikit sekali,” kata Jokowi.
 
Sambutan Presiden Jokowi juga disaksikan melalui layar teleconfrence oleh para tenaga kerja konstruksi yang mengikuti sertifikasi di 6 kota lainnya yakni di Banda Aceh sebanyak 1.088 orang, Palembang 402 orang, Makasar 838, Surabaya 621 orang, Banjarmasin sebanyak 406 orang, dan Jayapura sebanyak 1.017 orang. 
 
Di Jakarta sendiri sertifikasi diikuti oleh tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada proyek renovasi komplek Gelora Bung Karno, proyek pembangunan kereta cepat (MRT), proyek pembangunan kereta ringan cepat (LRT), dan proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 5.328 orang.
 
“Saya mengingatkan agar jangan berhenti pada selembar sertifikat. Sertifikat sangat perlu. Saya minta mutunya, kualitasnya, standar-standarnya, betul-betul kita jaga bersama. Penjaminan mutu tenaga kerja konstruksi dilakukan dengan terus menerus melakukan pelatihan-pelatihan untuk mengadaptasi perkembangan teknologi terbaru, karena setiap saat teknologi berubah, mengingat kemajuan teknologi sangat cepat berubahnya termasuk konstruksi,” kata Presiden Jokowi.
 
Presiden Jokowi juga mengingatkan agar program percepataran sertifikasi ini jangan dijadikan ajang jual beli lembar sertifikasi. Sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi tidak tercapai. Para tenaga kerja konstruksi Indonesia harus memiliki kepercayaan diri dapat menghasilkan kualitas konstruksi yang tidak kalah dengan yang dikerjakan oleh tenaga kerja konstruksi negara maju seperti Jepang dan Jerman.
 
“Kita harus merasa yakin kita bisa melakukan seperti yang mereka kerjakan. Jangan merasa inferior, jangan merasa minder, tetapi kita memang harus meningkatkan lagi kualitas keterampilan kita agar kita terlatih sehingga barang-barang, konstruksi-konstruksi betul-betul memiliki kualitas,” tegasnya.
 
Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, setelah bersertifikat, para tenaga kerja konstruksi ini mendapatkan manfaatnya antara lain pengakuan dan perlindungan hukum atas profesinya, besaran gaji atau upah yang lebih besar dari mereka yang belum bersertifikat serta mendapatkan jaminan asuransi kesehatan.*kpu
Dibaca 311 kali

Segala isi baik berupa teks, gambar, suara dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab konstruksisumut.com.

Semua hasil karya yang dimuat di konstruksisumut.com baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis adalah menjadi hak cipta konstruksisumut.com.