Sabtu, 18 Agustus 2018
 
Redaksi | Post date : 01 Agustus 2018 Jam 14:11:05 Wib
 
Jakarta - KEMENTERIAN Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) akan menaikkan anggaran untuk pelatihan kejuruan atau vokasional di sektor konstruksi hingga dua kali lipat pada 2019. Penambahan anggaran itu sejalan dengan fokus untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor jasa konstruksi.
 
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin mengatakan, pihaknya akan menggenjot peran Balai Jasa Konstruksi di daerah untuk meningkatkan jumlah tenaga konstruksi bersertifikat.
 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja konstruksi Indonesia pada akhir 2017 mencapai 8,1 juta. Dari jumlah tersebut, hanya 470.789 orang yang memiliki sertifikat.
 
"Fokus kami tahun depan di SDM. Maka anggarannya meningkat dua kali lipat, tahun ini kurang lebih Rp300 miliar," katanya dikutip dari bisnis.com, Senin (30/7/2018) lalu.
 
Dengan kata lain, anggaran untuk pelatihan kejuruan bidang konstruksi tahun depan diestimasi mencapai Rp 600 miliar. Jumlah anggaran pada 2019 diperkirakan bakal menjadi yang terbesar sejak 2013 yang jumlahnya mencapai Rp296,8 miliar.
 
Syarif menambahkan, tenaga kerja konstruksi bersertifikasi harus ditambah karena menjadi amanat dalam Undang Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Tahun depan,
 
Kementerian PUPR menargetkan sertifikasi 170.000 tenaga kerja konstruksi dan 20.000 pelatihan jasa konstruksi. Hingga akhir 2017, sertifikasi tenaga kerja konstruksi telah mencapai 746.182 sedangkan di akhir 2019 jumlah sertifikasi diharapkan mencapai 950.000.
 
Menurut Syarif, proses sertifikasi kini tidak terpaku pada pengajaran di kelas. Ditjen Bina Konstruksi mulai menempuh cara lain dengan terjun ke lapangan mendatangi para pekerja konstruksi terampil yang belum memiliki sertifikasi. Para mandor di lapangan juga dikerahkan menjadi instruktur mandiri untuk kemudian dinilai kemampuannya oleh tim penilai atau assesor.
 
Di sisi lain, Kementerian PUPR juga siap memberikan pelatihan kepada seribu narapidana di tujuh lembaga pemasyarakatan yang tersebar di tujuh kota. Menurut Syarif, pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan bisa menjadi potensi penambahan tenaga konstruksi bersertifikat.
 
“Stigma negatif atas mereka harus diubah. Mantan narapidana kerap kesulitan untuk mencari pekerjaan. Padahal, kualitas tenaga kerja mantan narapidana ini tidak kalah dengan pekerja lainnya,” pungkasnya.*bc
Dibaca 206 kali

Segala isi baik berupa teks, gambar, suara dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab konstruksisumut.com.

Semua hasil karya yang dimuat di konstruksisumut.com baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis adalah menjadi hak cipta konstruksisumut.com.