oleh

PEMBERDAYAAN TENAGA AHLI

-Artikel-85 Dibaca

Oleh : Lebora HE Siburian

SKA (Sertifikat Keahlian Kerja) merupakan bukti kompetensi dan kemampuan profesi tenaga ahli bidang konstruksi baik sebagai kontraktor maupun konsultan dengan tingkatan kualifikasi yaitu : Ahli Utama, Ahli Madya dan Ahli Muda yang penerbitan serta penggunaannya diatur dalam UU, Kepmen, Permen dan Perlem.

Tenaga kerja jasa konstruksi Indonesia sebenarnya memiliki daya saing komparatif yang relatif tinggi di lingkungan Asean dengan kompetensi yang bisa disejajarkan dengan negara lainnya. Sayangnya, banyak diantara mereka tidak mendapat pengakuan tertulis (sertifikat) karena tidak mengikuti tahapan uji kompetensi (Uji knowledge, Skill, Atitude).

Padahal sertifikat ini merupakan alat ukur bagi si pengguna jasa untuk meyakinkan pilihannya dalam merekrut tenaga terampil dan tenaga ahli yang dibutuhkannya. Disamping itu, pengguna jasa juga kurang menghargai keberadaan Tenaga Ahli begitu juga dengan pengawasan penggunaan Tenaga Ahli yang sesuai UU No.2 tahun 2017 belum jelas perlakuan penanggungjawabnya.

Harus disadari bahwa profesi tenaga ahli sangat berperan penting dalam pembangunan infrastruktur bagi suatu bangsa, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat dan memberi nilai tambah ekonomi dari sumber daya alam yang dihasilkan dengan pemanfaatan pembangunan infrastruktur.

Kebutuhan Tenaga Ahli Konstruksi akan terus meningkat dan berkesinambungan, baik kuantitas maupun kualitas karena bangsa ini masih tetap beraktivitas membangun secara fisik untuk pengembangan infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja baik dari segi kuantitas maupun kualitas, Pemerintah membuat program percepatan sertifikasi utuk memenuhi perekrutan tenaga ahli dan program Sibima untuk memenuhi tingkat kualifikasi Tenaga Ahli Muda.

Ironisnya, keberadaan Tenaga Ahli di dunia konstruksi belum mendapat perlakuan/penghargaan yang maksimal, sehingga para individu pelaku jasa konstruksi sendiri belum memberi respon positif, bahkan mereka masih punya anggapan bahwa perusahaanlah yang berkepentingan terhadap keberadaan SKA sehingga segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengurusan SKA menjadi tanggung jawab perusahaan.

Pada kunjungan DPD ASTTI Sumut ke beberapa kabupaten/kota , terungkap bahwa dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan, para pengguna jasa sering memberi toleransi atas syarat pelelangan yang tidak dimiliki kontraktor secara umum pada daerah itu.

Misalnya, syarat memiliki sertifikat tenaga ahli untuk klasifikasi dan kualifikasi tertentu tidak dimiliki hampir atau seluruh kontraktor calon peserta lelang, maka peryaratan ini dihapus atau dipinjam dari luar daerah, sehingga pada pelaksanaan pekerjaan bukan Tenaga Ahli yang bersertifikat yang bekerja. Karena pada faktanya dalam membuat penawaran, kontraktor selalu membuat penawaran harga serendah-rendahnya dengan mengorbankan/menjatuhkan harga upah, karena memang hanya harga upah yang bisa divariabelkan. Sedangkan material, alat, transportasi sudah mempunyai harga standar.

Sehingga pada pelaksanaan proyek, tenaga konstruksi yang dilibatkan juga tidak standard/bersertifikat agar harga upah dalam pelaksanaan sesuai dengan harga upah dalam penawaran yang tidak mendasar, karena hampir semua kontraktor tidak memiliki tenaga terampil/tenaga ahli yang permanen untuk menghindari biaya operasional kontraktor. Maka tidak jarang kalau proyek-proyek pembangunan amburadul, mengalami keterlambatan, tidak sesuai dengan spesifikasi bahkan sering terjadi kecelakaan karena tidak menghiraukan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

Lalu, apa solusi yang harus kita lakukan dalam menyikapi hal ini ? Kita perlu memperjuangkan agar para tenaga ahli konstruksi bersertifikat kompetensi kerja (SKA) diberi apresiasi yang tinggi sesuai dengan perannya dalam pembangunan fisik, tidak seperti selama ini perusahaan golongan menengah ke bawah SKA/SKT masih digunakan sebatas untuk tender.

Tentu untuk mewujudkan ini tidak terlepas dari peran pengguna jasa agar benar-benar menyeleksi para kontraktor dalam menentukan pemenang pada pelelangan suatu proyek.

Oleh karena itulah, ASTTI sebagai Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia mengajak semua pihak untuk bekerja dan memberlakukan secara maksimal aturan yang telah diamanahkan oleh UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan UU No.2 tahun 2017. Kepada Pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan baik terhadap pemberdayaan Tenaga Ahli Konstruksi maupun terhadap standard/biling rate yang menjadi hak bagi pemilik SKA itu sendiri.

Dengan demikian, kedepan diharapkan akan tercipta independensi para Tenaga Ahli yang bersertifikat kompetensi kerja dan juga keberadaan Tenaga Ahli Konstruksi harus dipandang penting demi terwujudnya pembangunan pisik di Tanah Air ini khususnya Sumatera Utara.

Untuk meningkatkan keahlian para tenaga ahli konstruksi, Pemerintah dan dunia usaha harus membuka ruang yang seluas-luasnya kepada para tenaga ahli konstruksi untuk kesempatan berpraktek dalam profesinya sehingga mereka secara terus menerus dapat meningkatkan kemampuan profesinya (CPD : Continuing Professional Development).*

Berikan Komentar

News Feed