oleh

Banyak Tenaga Konstruksi Belum Kompeten, Kementerian PUPR Sosialisasikan Pendirian LPPK dan LSP

Medan – KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menggelar Workshop Penyiapan Infrastruktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Medan, Rabu (10/10/2018). Kegiatan tersebut untuk menjaring masukan terkait pembentukan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) PUPR tentang Pendirian LPPK dan LSP.

Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Ober Gultom mengatakan, workshop tersebut sangat penting agar para stakeholder di sektor konstruksi mulai dari pemerintah daerah, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK),
asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan badan usaha yang menjadi peserta workshop, memahami tata cara pendirian LPPK dan LSP. Hal itu guna mendorong tenaga kerja bersertifikat yang jumlahnya masih sangat sedikit di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara.

Dikatakan Ober Gultom, sesuai amanat UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi. Sementara pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP). Sedangkan pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan oleh LPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jadi kita ini dalam rangka mensosialisasikan sekaligus ingin mendorong agar kabupaten kota dan provinsi mendirikan LPPK dan LSP yang merupakan amanat Undang-undang Jasa Konstrukai. Dimana tiap orang yang bekerja di sektor konstruksi harus bersertifikat, dan itu hanya bisa dikeluarkan melalui LSP, dan LSP itu sendiri nanti didirikan oleh LPPK. Jadi itu dalam rangka mendorong sehingga daerah dengan wewenangnya membentuk LPPK sama LSP,” kata Ober Gultom.

Dalam konsep Rapermen yang dipaparkan Gultom, LSP dapat dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi, lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan industri konstruksi atau Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).

Workshop tersebut dihadiri LPJKP Sumut, sejumlah asosiasi profesi, antara lain Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) Sumut yang dihadiri langsung Ketua DPD ASTTI Sumut, Saut B Pardede. *widi

Berikan Komentar

News Feed