oleh

Anggaran Infrastruktur Kementerian PUPR 2019 Sebesar Rp 110,7 Triliun

Jakarta – ANGGARAN infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 sebesar Rp 110,7 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dari anggaran Rp 110,7 triliun tersebut, 84,6% merupakan belanja modal dan belanja barang berkarakter modal.

Dikatakan Basuki, anggaran sebesar Rp 110,7 triliun dialokasikan  untuk program pengelolaan sumber daya air (SDA) Rp 39,3 triliun termasuk pengendalian lumpur Sidoarjo Rp 425 miliar, penyelenggaraan jalan Rp 40,3 miliar, pengembangan infrastruktur permukiman Rp 20,2 miliar, dan pengembangan perumahan Rp 7,8 triliun.

Selain itu juga digunakan untuk pengembangan pembiayaan perumahan Rp 261,9 miliar, penelitian dan pengembangan Kementerian PUPR Rp 540,9 miliar, pembinaan konstruksi Rp 558,1 miliar, pengembangan SDM Kementerian PUPR Rp 398,9 miliar, pengembangan infrastruktur wilayah Rp 228 miliar, pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian PUPR Rp 99,6 miliar dan kesekretariatan jenderal Rp 533,8 miliar.

Basuki menjelaskan, pengalokasian anggaran tahun 2019 berdasarkan pokok-pokok kebijakan belanja 2019 yakni pertama,  melaksanakan direktif Presiden/Wakil Presiden, Hasil Sidang Kabinet, Raker/Rapat Dengar Pendapat dan Kunjungan Kerja DPR.

Kedua, pembangunan yang dilakukan berbasis wilayah. Ketiga, tidak ada program multiyears atau kontrak tahun jamak baru kecuali bendungan dan irigasi/air baku mendukung fungsi bendungan. Keempat, prioritas Program Padat Karya (PKT). Kelima, penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan mutu. Keenam, memanfaatkan hasil-hasil Balitbang untuk solusi teknologi.

Diluar anggaran Rp 110,7 triliun, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi Rp 5,1 triliun yang akan digunakan untuk peningkatan 4 ruas jalan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU-AP). KPBU-AP merupakan skema baru akan diterapkan untuk preservasi jalan lintas timur Sumatera (Riau-Sumsel) sebesar Rp 1,1 triliun, preservasi jalan trans Papua ( Wamena-Mumugu) sebesar Rp 1,9 triliun, penggantian jembatan di Lintas Utara Pulau Jawa Rp 0,8 triliun dan preservasi jalan dan  jembatan di Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera sebesar Rp 1,2 triliun.

Besaran anggaran infrastruktur untuk Kementerian PUPR tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan dalam Rapat Kerja yang diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi V DPR, Jakarta, Kamis (25/10/2018) lalu.*kpu

Berikan Komentar

News Feed