oleh

Infrastruktur Berperan Dalam Pemerataan Pembangunan

Jakarta – PEMBANGUNAN infrastruktur yang menjadi fokus Pemerintah saat ini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, tetapi juga pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dalam empat tahun terakhir, infrastruktur berperan pada pengurangan ketimpangan antar wilayah yang dapat dilihat dari terus turunnya angka gini rasio dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,389 pada Maret 2018.

“Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kementerian PUPR membangun bendungan dan embung untuk mengatasi krisis air yang dialami beberapa provinsi seperti Kaltim, Kaltara, NTT dan NTB. Pembangunan bendungan juga untuk mendukung produktivitas lahan pertanian seperti Sulsel sebagai salah satu provinsi lumbung pangan nasional yang memiliki hamparan sawah yang luas,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menjadi pembicara kunci pada Festival Kawasan Timur Indonesia di Kota Makassar, Sulsel, Rabu (24/10/2018).

Dari 65 bendungan yang dibangun Kementerian PUPR pada periode 2015-2019, sebanyak 31 bendungan berada di Kawasan Timur Indonesia. Di Pulau Kalimantan dibangun 5 bendungan yakni Teritip yang sudah rampung, Marangkayu, Tapin, Lambakan dan Riam Kiwa. Di Pulau Sulawesi dibangun 9 bendungan yakni Karalloe, Lolak, Kuwil Kawangkoan, Ladongi, Pamukkulu, Bolanggo Hulu, Passeloreng, Jenelata dan Pelosika.

Di Bali dibangun 3 bendungan yakni Titab, Sidan dan Tamblang. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 7 bendungan yakni Raknamo, Rotiklod, Napun Gete, Temef, Mbay, Manikin dan Kolhua. Di Nusa Tenggara Barat dibangun 5 bendungan yakni Tanju, Mila, Bintang Bano, Beringin Sila dan Meninting. Di Provinsi Papua dan Maluku dibangun masing-masing satu bendungan yakni Bendungan Digoel dan Way Apu.

“Luas irigasi di Indonesia 7,1 juta hektar, dimana baru 11 persen yang mendapat jaminan air dari bendungan. Tambahan 65 bendungan akan meningkatkan luas irigasi yang mendapat air dari bendungan menjadi 19 persen sehingga produktivitas lahan pertanian naik. Petani dapat menanam 2-3 kali musim tanam,” jelas Basuki.

Pembangunan kawasan perbatasan juga menjadi prioritas Kementerian PUPR dalam 4 tahun terakhir. Pembangunan jalan perbatasan RI-Timor Leste di NTT sepanjang 176,2 Km telah rampung. Jalan perbatasan di Kalimantan dari panjang 1.906 Km telah tembus 1.692 Km. Di Papua, jalan perbatasan sudah tembus 909 km dari total 1.098 Km.

“Jalan perbatasan kami targetkan tembus seluruhnya pada akhir 2019. Kami dibantu TNI AD saat membuka hutan dan membuat badan jalan. Setelah itu Kami lanjutkan konstruksi jalannya. Tantangan lainnya di Papua adalah kondisi alam berupa pegunungan,” ujar Basuki.

Selain konektivitas di perbatasan, Kementerian PUPR pada masa kabinet kerja telah menyelesaikan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni Aruk, Entikong dan Badau di Kalimantan, Wini, Motaain dan Motamasin di NTT dan Skouw di Papua.

Kementerian PUPR juga membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program rumah khusus, bantuan stimulan rumah swadaya, rumah susun dan PSU. Misalnya rumah khusus yang dibangun bagi penduduk di Asmat, para pengungsi ex Timtim di Belu dan rumah nelayan di berbagai wilayah.*kpu

Berikan Komentar

News Feed