oleh

Pengembangan Jaringan KA Siantar-Parapat, Sumut Kerjasama dengan Korsel

Medan – DPRD Sumatera Utara menyetujui rencana kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Korea Rail Network Authority (KRNA), Hyundai Engineering Company dan Hyundai Rotem tentang pengembangan trasportasi perkeratapian di Sumatera Utara. Kerjasama tersebut antara lain untuk mendorong percepatan pembangunan kereta api Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) dan pengembangan jaringan kereta api Siantar-Parapat untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

Juru bicara Komisi D DPRD Sumut, Burhanudin Siregar mengatakan, maksud dan tujuan kerjasama tersebut adalah untuk berbagi informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perkeretaapian antar kedua lembaga negara. Kemudian untuk peningkatan kompetensi SDM teknis bidang perkeretaapian, dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Sumut.

“Secara khusus kereta api perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) dan pengembangan jaringan KA Siantar – Parapat untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba,” katanya saat menyampaikan laporan Komisi D dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sumut, Senin (25/2/2019).

Selain itu, lanjut Burhanudian, kerjasama di bidang perkeretaapian tersebut guna mempromosikan potensi daerah, yang membutuhkan dukungan pengembangan infrastruktur kereta api (KSN Mebidangro dan KSPN Danau Toba).

Dikatakan Burhanudin, persetujuan yang diberikan DPRD Sumut adalah kerjasama untuk berbagi teknologi, yakni teknologi konstruksi infrastruktur kereta api, termasuk struktur jalan rel, jembatan, terowongan, telekomunikasi dan persinyalan dan sarana perkeretaapian (rolling stock).

Kemudian pengembangan pengetahuan tentang perkeretaapian dan kerjasama kelembagaan, kerjasama dalam kegiatan pelatihan yang ada di Korea dan kerjasama penyusunan dokumen perencanaan (Feasibility Studi, Detail Engineering Design/DED).

Dalam persetujuan itu, DPRD Sumut juga menyarankan agar penyelesaian sengketa tidak harus melalui arbitrase internasional, tetapi melalui Pengadilan Negeri Medan.

DPRD Sumut sangat menyambut baik kerjasama tersebut. Namun juga mengingatkan gubernur agar lebih berhati-hati menyepakati kerjasama dengan luar negeri.

“Bila ada kerjasama di luar poin-poin objek kerjasama yang kami sampaikan, kami DPRD Sumut sangat terbuka membahas bersama demi kemajuan pembangunan di Provinsi Sumut ini,” pungkasnya.

Dalam paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPRD Sumut memberi persetujuan kerjasama Pemprov Sumut dengan Korea Selatan tersebut.*

Berikan Komentar

News Feed