oleh

Progres Pembangunan Bendung Sei Wampu Capai 72 %

Langkat – PROGRES pembangunan Bendung Sei Wampu di Kabupaten Langkat sudah mencapai 72,97%. Bendungan yang mulai dibangun sejak 4 Desember 2015 dengan konsep Multi Years Contract (MYC) tersebut ditargetkan rampung September 2019.

Kepala BWS Sumatera II Roy Pardede saat mendampingi Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) meninjau Bendung Sei Wampu, Kamis (1/11/2018) lalu mengatakan, Bendung Sei Wampu merupakan pengembangan areal sawah tadah hujan dan sawah dengan irigasi semi teknis untuk mengatur dan mengoptimalkan pemanfaatan air, yang dimanfaatkan untuk pertanian baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau.

Bendung Sei Wampu memiliki potensi pengembangan Daerah Irigasi (DI) meliputi areal seluas ± 10.991 Ha di empat Kecamatan yakni, Stabat, Hinai, Secanggan, dan Wampu.

Pembangunan Bendung yang dilakukan oleh PT Adhi Karya (JO) dan PT Nindya karya (KSO) dengan konsultan supervisi PT. Rayakonsult – PT. Alles Klar Prima (KSO) ini memiliki nilai kontrak Rp 256,2 miliar.

Dalam kunker tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Sigit Susiantomo menyampaikan agar bendung ini dapat digunakan dan dimanfaatkan masyarakat untuk mengairi daerah irigasi pertanian.

“Jika pembangunan bendung ini dapat segera selesai tentunya dapat meningkatkan produksi pertanian dan bisa menyejahterakan para petani di sekitar daerah irigasi tersebut,” ujarnya.

Sementara Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Amir Hamzah mengatakan dalam hal kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, dalam Permen Pekerjaan Umum dan Perumaha Rakyat (PUPR) No. 14 tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi diatur bahwa kewenangan Pemerintah Pusat pada daerah irigasi (DI) yang luasnya lebih dari 3.000 hektare, DI lintas daerah provinsi, DI lintas negara, dan DI strategis nasional.

Kewenangan Pemerintah Provinsi pada DI seluas 1.000-3.000 hektare dan DI lintas daerah kabupaten/kota. Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota pada DI dengan luasan kurang dari 1.000 hektare.

Dari luas irigasi di Indonesia yang memiliki luas 7,2 juta hektare, irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat hanya 28%, selebihnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

“Untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam mewujudkan ketahanan air dan pangan, kedepannya perlu peran serta penanggung jawab kewenangan untuk bersama-sama mengelola jaringan irigasi tersebut,” ujar Amir.

Bendung Sei Wampu dibangun untuk mengoptimalkan tiga Daerah Irigasi (D.I.) yakni Secanggang, Hinai dan Wampu.*kpu

Berikan Komentar

News Feed