oleh

Kontrak Bisa Dibatalkan

-News-86 Dibaca

Medan – KONTRAK pekerjaan konstruksi yang telah dimenangkan kontraktor dapat dibatalkan oleh pengguna jasa bila tenaga kerja konstruksi yang dimiliki penyedia jasa tersebut tidak bersertifikat.

Hal itu ditegaskan Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ober Gultom
pada Rapat Implementasi Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi tahun anggaran 2019, di Medan, Rabu (23/1/2019).

Ober menuturkan, dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, ditegaskan bahwa setiap penyedia jasa wajib mempekerjaan orang yang bersertifikat.

“Maka sebelum penandantangan kontrak, kita akan cek apakah tenaga kerja penyedia jasa ini bersertifikat atau tidak,” kata Ober Gultom.

Ober menjelasan, pembatalan itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 tahun 2018 tentang Pemberlakukan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019.

“Apabila ditemukan ada tenaga konstruksi tidak bersertifikat, melalui SE itu boleh dibatalkan. Jadi setelah menang, ketika mau kontrak, kita inventarisasi tenaga kerja yang akan dimobilisasi ke lapangan. Kalau nggak punya sertifikat, bisa pengguna membatalkan kontraknya,” ungkapnya.

Dikatakan Ober, sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi tersebut, baik tenaga terampil maupun tenaga ahli, tidak hanya berlaku untuk pekerjaan konstruksi di kota-kota besar, tetapi juga untuk pekerjaan konstruksi di desa.

Oleh karena itu, pihaknya mensosialisasikan SE tersebut kepada stakeholder terkait mulai dari badan usaha, balai konstruksi dan asosiasi profesi, agar aturan tersebut dapat diterapkan tahun ini.

“Ini kita sosialisasi sekarang. Mestinya 2019 sudah berjalan. Makanya kita kumpulkan semua, asosiasi rofesi, balai konstruksi, produsen yang membidangi alat, sehingga sebelum pekerjaan dimulai bisa tersosialisasi,” ungkapnya.

Menurut Ober Gultom, masyarakat juga dapat mengawasi pelaksanaan SE tersebut jika ditemukan ada pekerjaan konstruksi yang tidak dikerjakan oleh tenaga kerja bersertifikat.

“Bisa saja dilaporkan, kan hak masyarakat melakukan pengawasan,” ujarnya.

Sejumlah perwakilan asosiasi profesi menilai aturan tersebut sangat baik untuk diterapkan. Namun masyarakat akan sulit melakukan pengawasan karena hanya pengguna dan penyedia jasa yang mengetahui data sertifikat tenaga kerja yang akan melakukan pekerjaan konstruksi. Seperti disampaikan Ketua Umum DPD Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) Sumatera Utara, Saut B Pardede.

“Masalahnya, bagaimana kita tahu bahwa mereka bersertifikat atau tidak. Datanya kan mereka yang tahu. Kecuali terbuka waktu pengumuman, kita diundang. Sekarang kan tidak. Kita tidak bisa lihat datanya,” ujarnya.*

Berikan Komentar