oleh

BPK Temukan Penggelembungan Dana Proyek di Kementerian PUPR

Jakarta – MESKI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan pada proyek pekerjaan barang dan jasa di kementerian tersebut.

Melansir buku IHPS I 2018, Selasa (2/10/2018), BPK menemukan permasalahan pada pekerjaan barang dan jasa tahun anggaran 2014-2016 di Kementerian PUPR. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 12,16 miliar pada 17 paket pekerjaan jasa konstruksi dan 2 paket pekerjaan fisik.

Kemudian ada indikasi peningkatan harga sebesar Rp 10,78 miliar pada 3 paket pekerjaan fisik dan permasalahan ketidakpatuhan lainnya sebesar Rp 21,65 miliar.

Sementara untuk laporan keuangan di 2017, BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebesar Rp 43,5 miliar dengan jumlah 4 permasalahan. Terdiri dari pekerjaan konstruksi seperti pekerjaan jalan, jembatan, jaringan irigasi, bangunan gedung, bangunan air dan pengolahan air senilai Rp 40,28 miliar.

Lalu ada 21 paket pekerjaan konstruksi di 7 satuan kerja dan pekerjaan layanan kinerja pada periodik parking system maintenance senilai Rp 1,94 miliar. Terakhir adanya permasalahan pembangunan rumah susun sewa di Kabupaten Tanah Bumbu senilai Rp 1,28 miliar.

BPK juga menemukan spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp 3,65 miliar di Kementerian PUPR. Angka itu terdiri dari pekerjaan preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jembatan Kalahien-Buntok-Ampak senilai Rp 953,58 juta dan jembatan Ruas Bereng Bengkel-Pilang-Pulau Pisang senilai Rp 512,48 juta di Kalimantan Tengah. Serta pengembangan pemukiman Motaain (Tasifeto Timur) senilai Rp 1,12 miliar dan pemukiman Wini (Insana Utara senilai Rp 438,92 juta di NTT.*dtf

Berikan Komentar

News Feed