oleh

Inkindo Dorong Penerbitan Perpres Jasa Konsultansi Nonkonstruksi

-Ragam-118 Dibaca

Jakarta — IKATAN Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) mendorong penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur kegiatan konsultansi nonkonstruksi setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Jasa Konsultansi luput dari daftar Program Legislasi Nasional 2019. Payung hukum tersebut diperlukan untuk menjamin iklim usaha di jasa konsultansi nonkonstruksi.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo, Peter Frans mengatakan, saat ini jasa konsultan di sektor konstruksi yang sudah memiliki payung hukum, yaitu UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi.

Sementara jasa konsultan nonkonstruksi yang membawahi belasan subbidang konsultansi belum memiliki payung hukum yang menaungi seluruh aspek kegiatan usaha di sektor tersebut.

Oleh karena itu, Inkindo mendorong pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang mengatur kegiatan usaha konsultansi nonkonstruksi.

Sejauh ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menjadi kementerian pembina bagi jasa konsultan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2018.

“Karena tidak masuk Prolegnas, kami ingin ada Perpres agar billing rate (remunerasi minimal) itu bisa diatur. Dengan adanya billing rate, tidak ada banting-bantingan harga baik dari penyedia jasa maupun pengguna jasa,” katanya dikutip dari Bisnis.com, Kamis (13/12/2018).

Saat ini, Inkindo sudah memiliki standar remunerasi minimal untuk jasa konsultansi nonkonstruksi. Menurut Frans, rentang remunerasi ini, tidak terpaut jauh dengan remunerasi serupa pada konsultansi konstruksi yang berkisar Rp18 juta hingga Rp77 juta. Kisaran itu diatur dalam Keputusan Menteri PUPR No. 897/KPTS/M/2017.

Frans menuturkan, penggunaan standar remunerasi juga mendorong sertifikasi tenaga konsultan.

Dia mengakui bahwa saat ini tidak banyak tenaga konsultan nonkonstruksi yang memiliki sertifikat. Padahal sertifikat menjadi modal penting bagi pengembangan jasa konsultan karena menunjukkan kompetensi tenaga konsultan.

“Kalau ada sertifikat, ada kepastian orang yang dipekerjakan berkompeten,” tutur Frans.

Secara umum, lanjutnya, peluang jasa konsultan nonkonstruksi amat menjanjikan karena basis pengguna jasa yang luas.

Saat ini sedikitnya ada 11 bidang konsultansi nonkonstruksi, yaitu pertanian, perdesaan, transportasi, telematika, pariwisata, perindustrian, perdagangan, pertambangan & energi, serta keuangan.

Pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan rekayasa industri juga masuk ke dalam klasifikasi konsultansi nonkonstruksi.*bc

Berikan Komentar

News Feed