oleh

Tapal Batas Sumut, Aceh dan Riau Segera Terealisasi

Parapat – PENYELESAIAN tapal batas Sumatera Utara (Sumut) dengan Provinsi Aceh dan Riau akan segera terealisasi meski ada sedikit kendala di lapangan. Sumut terus bekerjasama dengan kedua provinsi tersebut untuk menuntaskannya.

“Karena itu, pentingnya peran para pemimpin daerah dalam hal menyelesaikan sengketa tapal batas daerah yakni antara Sumatera Utara dengan Aceh, begitu juga dengan Provinsi Riau,” kata Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumut Afifi Lubis diwakili Kabag Perbatasan dan Pertanahan Setdaprov Sumut Ervan Gani Siahaan, pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penegasan Batas Daerah di Wilayah I, di Parapat, Kabupaten Simalungun, Jumat (7/9/2018).

Ia memaparkan, beberapa kendala dalam penyelesaian penegasan batas antara Sumut, Aceh dan Riau antara lain masih sulitnya kabupaten/kota dan provinsi yang berbatasan dalam mencapai suatu kesepakatan. Adanya perebutan hak pengelolaan sumberdaya alam yang ada di dalam daerah yang berbatasan, serta kurangnya pemahaman dari masing-masing pemerintah daerah tentang pentingnya penegasan batas daerah.

“Dan kendala itu juga terjadi bila kurangnya ketersediaan sumberdaya manusia, khususnya pada Pemda yang berkompeten terutama di bidang pemetaan untuk mendukung penyelesaian penegasan batas. Juga kurangnya dukungan anggaran, baik di pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi untuk kegiatan penegasan daerah. Juga masih adanya terterlibatan tokoh adat setempat sehingga penetapan batas semakin lama,” katanya.

Untuk mempercepat penuntasan masalah tapal batas tersebut, katanya, Pemprov Sumut melakukan kebijakan seperti menyusun target penyelesaian per-tahun berdasarkan lokasi dan kondisi daerah yang berbatasan, memprioritaskan penanganan segmen batas yang belum selesai dengan alokasi waktu yang terukur, meningkatkan kualitas hubungan koordinasi dengan kabupaten/kota dan BAK Kemendagri untuk memperoleh informasi dan mencari solusi penyelesaian penegasan batas dan melakukan pendampingan dalam setiap penyelesaian penegasan di kabupaten/kota.

“Untuk Sumut – Riau ada empat segmen yang telah dilacak dan diukur, namun masih dalam tahap peleyesaian permasalahan penegasan batas. Telah dilakukan pertemuan antar Provinsi Riau dan Provinsi Sumut di Kemendagri dan juga dikeluarkannya Surat Gubernur Sumut No 125/4675 tanggal 5 Juli 2017 ke Dirjen BAK Kemendagri perihal Batas Daerah Provinsi Sumut dengan Riau,” katanya.

Sementara untuk segmen batas wilayah Sumut dan Aceh, telah diukur dan disepakati untuk difasilitasi dan diverifikasi oleh Dirjen BAK Kemendagri.

“Untuk segmen ini telah diadakan rapat tim teknis identifikasi permasalahan batas daerah wilayah I di Kementerian Dalam Negeri 8 Agustus 2017 lalu. Selain itu juga telah dilaksanakan verifikasi lapangan pada 11 Oktober 2017 antara Kabupaten Mandiling Natal dengan Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman dan tim Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri,” katanya.

Pada Rakor tersebut, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Direktoral Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak dalam pemaparannya menjelaskan, batas daerah berbeda dengan batas negara. Batas negara merupakan batas kedaulatan yang harus dipertahankan setiap jengkal tanahnya dan batas daerah merupakan batas non kedaulatan, membatasi wilayah kewenangan pemerintah daerah dalam NKRI.

“Penanda kewenangan pengelolaan wilayah Pemda terdiri dari batas daerah merupakan penanda bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik, sehingga batas daerah merupakan urusannya antara pemerintahan daerah yang berbatasan atau government to goverment, serta batas daerah wajib dilakukan; amanat UU pembentukan daerah, serta guna menciptakan kepastian hukum,” pungkasnya.*widi

Berikan Komentar

News Feed