oleh

LSP Akan Atur Kode Etik Tenaga Konstruksi

Medan – KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tengah merancang pembentukan Peraturan Menteri (Rapermen) PUPR tentang Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bagi tenaga konstruksi.

Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Ober Gultom di Medan beberapa waktu lalu mengatakan, sesuai amanat UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi. Ke depan, pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh LSP, sedangkan pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan oleh LPPK.

Ober Gultom menuturkan, LSP nantinya tidak hanya melakukan sertifikasi terhadap tenaga kerja konstruksi, tetapi juga mengatur kode etik tenaga konstruksi serta memberi sanksi kepada tenaga kerja, penyedia dan pengguna jasa jika tidak menggunakan tenaga kerja bersertifikat dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.

“Kalau kita lihat bahwa LSP dan LPPK dia lebih secara moral dan etika, akan dipandu atau diatur melalui kode etik itu kira-kira seperti apa kode etiknya. Seperti kedokteran kan ada kode etiknya. Apabila dia tidak bersertifikat dikenakan sanksi administratif artinya ditegur. Kalau ditegur gak bisa maka dikeluarkan tidak boleh bekerja. Untuk penyedia jasa kalau dia tidak pekerjakan orang yang tidak berkompeten dia diberhentikan sampai peringatan pertama dan kedua diblaclist badan usahanya. Pengguna sama juga akan diberhentikan pekerjaannya,” kata Ober Gultom.

Ober Gultom menjelaskan, saat ini pihaknya terus mensosialisasikan penyiapan infrastruktur dalam pendirian LPPK dan LSP agar di setiap daerah ada LSP untuk mensertifikasi tenaga konstruksi.

Dalam konsep Rapermen tentang Pendirian LSP dan LPPK, LSP dapat dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi, lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan industri konstruksi atau Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).

Dikatakan Gultom, saat ini masih banyak tenaga konstruksi di Indonesia berlum bersertifikat dalam melakukan pekerjaan konstruksi. Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus mendorong sertifikasi tenaga konstruksi bahkan dengan melakukan percepatan yakni dengan sistem jemput bola.* widi

Berikan Komentar

News Feed