oleh

5.531 Tenaga Konstruksi di Sumut Ikut Uji Sertifikasi

-SDM-49 Dibaca

Medan – SEBANYAK 5.531 tenaga kerja konstruksi di Sumatera Utara mengikuti uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kepemilikan sertifikat kompetensi kerja merupakan kewajiban bagi para pekerja konstruksi sebagaimana diatur dalam UU  No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, berdasarkan data dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) per 31 Desember 2018, saat ini jumlah tenaga kerja konstruksi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 353.259 orang.

“Dari jumlah tersebut, tenaga kerja yang bersertifikat baru sekitar 3,32% atau hanya sekitar 11.734 orang,” kata Syarif saat membuka acara Fasilitasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Pardede Hall, Medan, Senin (18/3/2019).

Tercatat 5.531 tukang mendaftar untuk mengikuti uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil tersebut. Para tukang itu datang dari berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara, yakni Kota Binjai, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Tebing Tinggi, Langkat, Deli Serdang, Medan, Karo, Samosir, Siantar, Labuhan Batu, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Humbang Hasundutan, Batu Bara, Dairi, dan Asahan.

Syarif menambahkan, anggaran infrastruktur Kementerian PUPR untuk pembangunan fisik di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2015-2018 rata-rata sebesar Rp 3,11 triliun. Nilai tersebut menyerap tenaga kerja konstruksi sebanyak 43.505 orang tiap tahunnya. Sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 73,03% tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Sumatera Utara.

Dikatakan Syarif, selain sesuai dengan amanat Undang-Undang No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sertifikasi tenaga kerja konstruksi diharapkan juga akan mendongkrak produktivitas dan kinerja pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah dengan melibatkan tenaga kerja lokal. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah daerah meningkatkan keterlibatannya dalam memperbesar jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

“Sesuai peraturan undang-undang, dimana Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, sedangkan untuk pelatihan tenaga terampil konstruksi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota,” ujar Syarif.

Untuk mendukung peningkatan tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Sumatera Utara, pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan  bantuan pinjam pakai Mobile Training Unit (MTU) sebanyak satu unit kepada Pemprov Sumut. MTU diserahkan langsung oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Jasa Konstruksi Sumut Abdul Haris Lubis.

MTU merupakan salah satu jenis sarana pelatihan tenaga kerja konstruksi. Diharapkan alat tersebut menjadi solusi mengingat daya jangkau yang luas hingga ke pelosok dan ‘menjemput bola’ hingga ke tempat proyek-proyek konstruksi, dengan memberikan pelatihan kemudian menguji tenaga kerja konstruksi. Sebelumnya pada tahun 2015, Kementerian PUPR juga telah memberikan bantuan satu unit MTU kepada Pemprov Sumut.*kpu

Berikan Komentar

News Feed