oleh

Baru 3,2 Persen Tenaga Konstruksi di Sumut Bersertifikat

Medan – JUMLAH tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Sumatera Utara masih sangat minim. Dari total 341 ribu tenaga terampil dan tenaga ahli konstruksi di Sumatera Utara, baru 11.200 orang atau 3,2 persen yang memiliki sertifikat kompetensi.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Abdul Haris Lubis pada acara Sosialisasi dan Pendampingan Pelatihan Jarak Jauh Bidang Konstruksi Kerjasama Fakultas Teknik USU dengan Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, di Aula Fakultas Teknik USU, Senin (3/9/2018).

Haris menuturkan, sedikitnya jumlah tenaga konstruksi berkualitas di Sumut tidak akan mencukupi kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan sejumlah infrastruktur di Sumut, sehingga memberi peluang besar bagi masuknya tenaga kerja dari daerah lain atau bahkan dari luar negeri.

“Bayangkan hanya 3 persen, itu bagaimana peran serta orang Sumut dalam pembangunan di Sumut ini? Itu akan dimasukin tenaga kerja dari daerah lain. Kompetensi sekarang semakin ketat. Apakah kita mau jadi penonton di rumah sendiri?,” ujarnya.

Dikatakan Haris, minimnya tenaga konstruksi yang tersetifikasi tersebut karena dulu sertifikat belum menjadi sebuah keharusan dalam melaksanakan proyek.

“Dulu kan hanya sebagai syarat tender saja. Tapi ke depan, ini sudah menjadi sebuah kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017. Jadi semua tenaga kerja konstruksi harus bersertifikat,” kata Haris.

Oleh karena itu, kata Haris, pihaknya sangat mendukung acara pelatihan bagi mahasiswa teknik yang merupakan calon tenaga kerja konstruksi yang diselenggarakan Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Kementerian PUPR. Karena kegiatan pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya percepatan sertifikasi tenaga konstruksi.

“Kami anggap ini kegiatan strategis. Kalau dapat digilir ke univeraitas-universitas lain yang belum mendapatkan pelatihan seperti ini,” ujarnya.

Haris mengakui, Pemerintah daerah selaku pembina kostruksi di daerah paling bertanggungjawab dalam melakukan peningkatan kompetensi tenaga konstruksi yakni pemerintah provinsi untuk tenaga ahli dan pemerintah kabupaten/kota untuk tenaga terampil.

“Kami yang lebih bertanggungjawab bagaimana kondisi ke depan kemampuan tenaga kerja konstruksi di Sumut. Kami sangat berharap pada semua kita, perguruan tinggi, LPJK, penyedia jasa, untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan percepatan sertifikasi tenaga konstruksi di Sumut,” ungkapnya.

Menurut Haris, pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi terutama kepada penyedia jasa. Sebab dia meyakini, banyak penyedia jasa yang belum mengetahui pentingnya sertifikasi bagi tenaga konstruksi dalam melaksanakan proyek pakerjaan.

“Kita akan sosialisasi terutama kepada peelaku, supaya dia mau ikut pelatihan dan mendapatkan sertifikat untuk ikut mempercepat sertifikasi ini,” pungkasnya.*widi

Berikan Komentar

News Feed