oleh

Kementerian PUPR Targetkan 40 Ribu Tenaga Konstruksi di Sumut Disertifikasi Tahun Ini

-SDM-155 Dibaca

Medan – KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 40 ribu tenaga konstruksi di Sumatera Utara (Sumut) disertifikasi tahun ini. Sertifikasi ini wajib bagi tenaga konstruksi, baik tenaga ahli maupun tenaga terampil karena merupakan amanah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Ober Gultom mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan mensertifikasi 200 ribu tenaga konstruksi se-Indonesia. Dari jumlah tersebut, 40 ribu ditargetkan di Sumatera Utara. Ober Gultom optimis target tersebut dapat dicapai meskipun jumlahnya dianggap terlalu besar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada 2017, sebanyak 40 ribu tenaga konstruksi disertifikasi. Sedangkan pada 2018 sebanyak 90 ribu. Menurut Gultom, target itu bisa dicapai mengingat adanya Surat Edaran (SE) Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2018, yang mewajibkan badan usaha atau kontraktor untuk mempekerjakan tenaga konstruksi bersertifikat dalam setiap pekerjaan konstruksi tahun ini.

Bahkan dalam SE tersebut juga disebutkan, bahwa bagi kontraktor yang sudah memenangkan tender sekalipun, kontrak kerjanya dapat dibatalkan jika tenaga kerjanya tidak besertifikat.

“Optimis lah (tercapai), SE itu sudah mengawali. Bukan hanya 200 ribu, kalau semua bekerja harus bersertifikat 1 juta pun bisa,” kata Gultom, di Medan, Rabu (25/1/2019).

Ober Gultom menjelaskan, tenaga kerja yang sudah disertifikasi berarti sudah berkompeten di bidangnya sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terjamin dan berkualitas.

“Dalam rangka pekerjaan 2019 ini, kita ingin menjamin seluruh tenaga kerja konstruksi itu punya kompetensi kerja dengan sertifikatnya. Karena masih banyak tenaga kerja belum punya sertifikat,” ujarnya.

Gultom menuturkan, pihaknya juga telah mengajak asosiasi profesi untuk bekerjasama membuat program pencetakan sertifikat keahlian dan keterampilan serta melakukan standarisasi keahlian dan melakukan sertifikasi seluruh tenaga kerja di sektor konstruksi.

“Kita ajak seluruh stakeholder membuat FGD (Focus Group Discussion) dalam rangka implementasi 2019 ini, sehingga terjamin pekerjaan 2019 dikerjakan oleh orang-orang yang berkompeten,” pungkasnya.

Berikan Komentar

News Feed